Jombang, Karyadini.com – BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Jombang lakukan FKP (Forum Konsultasi Publik) untuk pendataan awal REGSOSEK (Registrasi Sosial Ekonomi) desa Rejoagung Kecamatan Ploso. Dihadiri oleh Kepala Desa Rejoagung, Babinsa (Bintara Pembina Desa), Babinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat), segenap RT dan tokoh masyarakat, dan petugas BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Jombang. Bertempat di Balai Desa Rejoagung kecamatan Ploso kabupaten Jombang. Kamis (04/05/2023)
Kepala Desa Rejoagung Sugeng membuka kegiatan FKP (Forum Konsultasi Publik) menyampaikan, para RT akan dimintai verivikasi data warganya untuk program bantuan ekonomi dari pemerintah seperti bantuan sosial.
“Untuk semua ketua RT supaya melakukan pendataan yang akurat, demi kesejahteraan warga Desa Rejoagung Kecamatan Ploso karena ini program nasional, diharapkan data REGSOSEK (Registrasi Sosial Ekonomi) sesuai. Dan diharapkan bisa meningkatkan ekonomi menjadi lebih sejahtera,” ujarnya.
Di tempat sama, Asisten Fasilitator I dari BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Jombang, Edi Kuswanto menyampaikan, kegiatan Forum Konsultasi Publik dilakukan di seluruh Indonesia mulai tanggal 2 Mei 2023 sampai 21 Mei 2023. Forum ini adalah kelanjutan dari program pemerintah REGSOSEK (Registrasi Sosial Ekonomi) sebagai Satu data program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
“Ini adalah kelanjutan dari program pemerintah yaitu yang dulunya itu REGSOSEK (Registrasi Sosial Ekonomi), kemudian para petugas datang ke Pak RT menanyakan keluarga ini kesejahteraannya bagaimana, apakah tergolong sangat miskin, miskin, rentan miskin atau tidak miskin,” ucapnya.
Selanjutnya, para petugas mendata dari rumah ke rumah, dan hasil data tersebut di seleksi oleh pengawas. Setelah diseleksi atau dibetulkan oleh pengawas, data kemudian disetorkan ke kantor BPS. Petugas di kantor BPS akan memasukkan data selama 3 bulan. Data akan dikembalikan ke desa dengan Forum Konsultasi Publik, yakni dikembalikan kepada Pak RT dengan mendatangkan tokoh masyarakat.
Tujuan FKP (Forum Konsultasi Publik), untuk mengetahui keakuratan data-data warga. Tidak menutup kemungkinan, penduduk yang kesejahteraannya kurang ada yang belum terdata.
“Data dari program-program ini, kemungkinan nanti segala sesuatu untuk menentukan arah pembangunan kemungkinan besar mengambil data dari sini,” pungkasnya.(mey/nes)
