Jombang, karyadini.com – Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Jombang gelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan Halal Bihalal Satgas Pangan di Aula kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (Ketaprik) Kabupaten Jombang.

Rakor satgas pangan sebagai evaluasi dengan hasil pemantauan terdapat tiga (3) tugas dan fungsi dari satgas pangan, yang pertama untuk menjaga kestabilan harga, yang kedua, yaitu edukasi sehubungan dengan gerakan Beragam, Bergizi, Sehan, dan Aman (B2SA), dan yang ketiga mengkolaborasikan, mengkoordinasikan dengan semua OPD yang sehubungan dengan pangan.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang Nur Kamalia saat diwawancarai media bertempat di kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang. Jumat (26/04/24)

“Tujuan dari penyelenggaraan tersebut adalah untuk mewujudkan Kabupaten Jombang dengan tujuan nasional berdaulat pangan dan kabupaten yang tahan pangan,” ucapnya.

Selain itu, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang menambah satu (1) penyelesaian baru, yaitu stok boros pangan yang terjadi di Kabupaten Jombang, dengan harapan stok boros pangan sesuai dengan pemasok sesuai dengan ukuran porsinya sehingga sesuai dengan kebutuhan jadi tidak terbuang dan menjadi sampah.

“Kita juga akan mengadakan Pasar Murah Keliling (Parmuling) dengan menggunakan mobil, tapi sekarang masih belum kita launching. Saya harap desa-desa di Kabupaten Jombang bisa terjangkau tidak harus pasang tenda lagi, serta akan kita jadwalkan sesuai dengan pengajuan masing-masing desa,” jelas Nur Kamalia.

Tidak hanya itu, DKPP juga akan mengedepankan pengembangan desa Mandiri pangan dengan harapan setiap desa memiliki lumbung pangan agar pada saat musim kemarau yang keceklik memiliki lumbung dengan stok pangan.

“Kami dalam satgas pangan tidak hanya melibatkan OPD saja, tetapi juga melibatkan dalam mendukung satgas pangan dari Kepolisian, Kodim, dan Kejaksaan yang dimana nantinya ada harga yang tinggi maka pihak kepolisian yang akan bergerak dan kejaksaan ikut memantau harga,” pungkasnya. (vir)